Jakarta – Menjelang Pemilu 2024 semua partai politik terus menata strategi untuk dapat menggaet simpati masyarakat. Termasuk membuat narasi sebagai identitas perjuangan politiknya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah berpengalaman tak ketinggalan untuk menyiapkan narasi agenda politiknya. Kali ini, PPP memperjuangkan harga murah, kerja mudah dan hidup berkah.
Trilogi perjuangan politik PPP tersebut agak berbeda dengan sebelumnya yang cenderung melangit dan kurang membumi. Kali ini, PPP memilih narasi yang menghubungkan keduanya. Itu semua sebagai implementasi dari QS Ali Imron 112: “hablum minallah dan hablum minannas”. Yakni, menjaga hubungan dengan Allah SWT selaku pencipta dan menjaga hubungan sesama manusia dalam bermuamalah, termasuk dalam berpolitik.
Agenda perjuangan harga murah dan kerja mudah merupakan urusan duniawi atau implementasi dari hablum minannas. Keduanya merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan hidup berkah merupakan implementasi hubungan manusia dengan Allah SWT, selaku pencipta. Karena keberhakan itu tidak bisa dinalar secara rasional, namun hanya bisa diresapi dengan keyakinan. Bahwa untuk mencapai keberkahan perlu hubungan yang kuat antara makhluk dengan sang Khalik melalui ibadah.
a teratas yakni pengendalian harga-harga pokok sebanyak 27,7 persen dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 21,2 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2023 menunjukkan harga gabah kering di tingkat petani Rp5.629,00 per kg atau naik 1,55 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.764,00 per kg atau naik 1,61 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Kenaikan harga juga terjadi di beberapa komoditas seperti daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Jumat, 4 Agustus 2023, harga minyak goreng dari Rp 19.150 per kg naik menjadi Rp 19.400 per kg. Harga daging ayam dari Rp 35.400 per kg naik tipis menjadi Rp 35.500 per kg. Untuk komoditas telur ayam berdasarkan data harga pangan tercatat mengalami kenaikan harga dari Rp 31.950 per kg menjadi Rp 32.200 per kg.
Kenaikan harga bahan pokok pada awal Agustus diketahui berdasarkan laman https://infopangan.jakarta.go.id/. Berdasarkan laman tersebut, komoditas yang mengalami kenaikan adalah komoditas daging sapi has (paha belakang) naik Rp 1.352 menjadi Rp 145.757 per kg. Kemudian, harga bawang merah juga naik Rp 264 menjadi Rp 36.575 per kilogram.
Apakah pemerintah gagal mengendalikan harga bahan-bahan pokok? Jawabannya tidak. Sebab, faktanya sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Misalnya beras IR 64 turun Rp 188 menjadi Rp 12.384 per kilogramnya.
Selain beras, sembako lain yang juga mengalami penurunan adalah ayam ras Rp 706 menjadi Rp 41.875 per kilogram. Bahkan, saat berkunjung ke Pasar Parungkuda, Sukabumi pada (Jum’at, 4/8), Presiden Joko Widodo menemukan penurunan harga daging ayam dan bawang merah. Kenyataan ini memperkuat bahwa telah terjadi penurunan angka inflasi nasional menjadi 3 persen.
Lalu kenapa masyarakat masih mengeluhkan harga-harga bahan pokok? Di sinilah prinsip ekonomi berlaku, yakni berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil maksimal. Meskipun mampu menjangkau harga kebutuhan pokok, masyarakat tetap berharap harganya masih bisa diturunkan. Terbukti, setiap pagelaran bazar sembako murah selalu dipenuhi pengunjung.
Untuk itulah, salah satu agenda perjuangan politik PPP adalah mewujudkan harga murah. Caranya melalui pemenuhan infrastruktur untuk mempermudah mobilisasi barang sehingga bisa menekan biaya logistik. Maka, komitmen keberlanjutan program pembangunan sangatlah penting untuk menopang politik ketahanan pangan.
Persoalan harga bahan pokok ini disebabkan oleh banyak factor. Diantaranya, akibat dari el-nino di Samudra Pasifik yang membuat musim kemarau lebih panjang sehingga berpotensi terjadi gagal panen di sejumlah daerah. Selain itu, dampak perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh terhadap pasokan pangan dunia. Nah, PPP harus mampu menawarkan solusi konkrit terhadap persoalan tersebut.
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian masyarakat adalah penyediaan lapangan kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran memang cenderung turun sejak 2014 lalu, walaupun ada peningkatan pada 2021 lalu karena efek pandemi COVID-19. Penurunan tingkat pengangguran tidak disertai peningkatan kualitas pekerjaan, karena lapangan pekerjaan di sektor informal makin melonjak. Menurut data BPS, hingga akhir 2022, rata-rata persentase lapangan kerja informal meningkat ke 47,45 persen, dibandingkan pada akhir 2015 lalu sebanyak 45,97 persen.
Terbaru pada Februari 2023 pekerja informal sudah mendominasi sebanyak 83,34 juta orang atau setara 60,12 persen dari total pekerja. Sedangkan untuk pekerja sektor formal sebanyak 55,29 juta orang. Pemerintah telah berupaya melalui sejumlah kebijakan seperti pelaksanaan kartu kerja, juga dari aspek regulasi dibuat omnibus law UU Cipta Kerja. Namun, kebijakan tersebut belumlah cukup menuntaskan persoalan ini.
Tidak hanya Indonesia, persoalan lapangan kerja ini menjadi gejala global, terutama akibat dampak COVID-19 selama dua tahun. Data World Employment and Social Outlook: Trends 2023/Tren WESO, juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja global hanya akan mencapai 1,0 persen pada 2023, kurang dari setengah tingkat pada 2022. Pengangguran global diperkirakan akan sedikit meningkat pada 2023, sekitar 3 juta, menjadi 208 juta (sesuai dengan tingkat pengangguran global 5,8 persen).
Negara-negara di dunia masih berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif stabil dan kuat di tengah melambatnya ekonomi mayoritas negara di dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak ketidakpastian perekonomian global, khususnya terhadap gejolak harga komoditas pangan dan risiko tekanan inflasi.
Isu mengenai lapangan kerja sangat mendominasi di kalangan generasi millennial (Y) dan generasi Z. Untuk itulah, PPP harus mampu memberikan tawaran kepada masyarakat terkait perjuangan untuk kemudahan mencari kerja. Bahwa sektor lapangan kerja tidak musti selalu disediakan pemerintah, karena kuotanya terbatas. Pemerintah harus mampu mendatangkan investasi untuk bisa menyerap tenaga kerja secara berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja juga bisa dilakukan dengan terbentuknya iklim kewirausahaan di masyarakat.
Perjuangan politik PPP tidak serta merta hanya untuk kekuasaan, namun juga terselip agenda keumatan, sebagai bagian dari menjalankan politik amar ma’ruf nahi munkar. Seluruh agenda politik tersebut dapat bermanfaat bagi umat apabila barokah atau berkah. Sebagaimana pesan almarhum KH. Maimoen Zubair, bahwa PPP itu tidak hanya untuk menggapai kekuasaan, tapi juga harus mencari keberkahan atau barokah.
Barokah atau berkah tidak bisa dinalar secara rasional. Kehadirannya hanya bisa dirasakan berdasarkan keyakinan. Sebab, barokah itu merupakan kebaikan dari Allah SWT yang manusia sendiri tidak tahu kapan datangnya. Yang bisa dirasakan bahwa PPP dapat menjalankan kehidupan politik secara tuntas. Target-target politik tercapai, lolos ke parlemen, kursi DPR bertambah, menang pemilihan presiden. Semuanya harus dilakukan dengan pola kerja cerdas, kerja Ikhlas dan kerja tuntas.
Setiap kader wajib menyosialisasikan agenda perjuangan politik PPP, yakni harga murah, kerja mudah dan hidup berkah. Penyampaian pesan kepada masyarakat harus dikemas sederhana yang mudah dipahami. Karena, manusia hanya bisa berikhtiar (berusaha dan berdoa), selebihnya tawakkal kepada Allah SWT. Nah, melalui tawakkal itulah keberkahan bisa dirasakan dalam kehidupan. Sebagaimana salah satu lirik lagu Wali Band, “hidup indah bila mencari berkah”. Semoga.
Achmad Baidowi, Wakil Ketua Bappilu Nasional PPP
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-6862652/harga-murah-kerja-mudah-hidup-berkah
