JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota DPR Komisi III DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan pentingnya Pemilu Serentak 2024 yang mengedepankan demokrasi yang Luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Hal ini untuk mencegah kemungkinan penggunaan dan intervensi dari lembaga struktur negara untuk kemenangan partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) tertentu.
“Jangan sampai ada penggunaan struktur negara, aparatur negara untuk kemenangan calon-calon tertentu, kalau itu digunakan itu akan chaos dan kasihan. Demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak oleh misalkan karena hasrat kekuasaan,” ujar Achmad Baidowi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Baidowi pun menyinggung soalnya peristiwa drama politik akhir-akhir ini yang menurutnya arahnya pada pasangan capres cawapres pihak tertentu. Ia menyebut drama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga struktur negara soal dibolehkannya capres cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah yang mendapat kecaman banyak masyarakat.
“Memang kemudian di pemilu kita ini, terlalu banyak ada drama-drama, drama Korea, saya ga tahu siapa yang menciptakan drakor dan siapa yang drakor. Siapa yang menjadi korban, karena sudah nggak jelas sekarang, antara pencipta, pelaksana, pelaku drakor dengan penikmat drakornya sama,” urainya.
Kendati demikian, Baidowi yang juga Wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR mengapresiasi hiruk pikuk pemilu saat ini yang agak berkurang dibanding Pemilu 2019.
“Kami berharap kondisi ini terus terjaga, karena kita diberi ruang memberikan kritik dan semacamnya silahkan saja dan itu digunakan untuk mengkritisi putusan MK yang berakibat pada Gibran menjadi cawapres,” kata Baidowi.
Senada, Pengamat Politik Ujang Komarudin menekankan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu termasuk aparat pemerintah mesti berdiri di semua golongan. “Nggak bisa condong ke A atau ke B, kita menyaksikan Pemilu 2019 yang lalu kan sangat ketara,” ujarnya.
Ujang mengingatkan kalau struktur negara memihak maka akan memicu konflik yang rentetannya akan memicu persoalan demokrasi ke depan. “Misalkan kita pengalaman di MK kemarin, juga masih ada imbasnya dan mesti konsep nilainya objektif,” imbuhnya.
Iapun berpesan kepada semua pihak bahwa Pemilu merupakan jembatan mencari pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, kalau prosesnya berjalan tidak bagus, kalau proses cacat maka kualitas demokrasi dan kualitas hasil yang didapatkan juga tidak bagus.
“Oleh karena itu kita sepakati bersama, kepada teman-teman media, saya yang di akademisi dan anggota DPR untuk menjaga kondusifitas Pilpres 2024 nanti,” tegas Ujang.
Lebih jauh, selain netralitas lembaga struktur negara yang menjadi salah satu variabel penting dalam menjaga kondusifitas iklim politik di tanah air agar tetap sejuk dan menyenangkan. Menurut Ujang, ada tiga variabel lain yang juga penting.
Yaitu regulasi atau aturan main. Terkait ini, ia mengingatkan agar gugatan atau judicial review (uji materi) UU sebagai aturan main tidak dilakukan ketika tahapan pemilu berjalan.
Variabel lainnya adalah kesadaran elit dan publik yang biasanya dilakukan oleh para ketua umum partai politik dengan melakukan pakta integritas dalam banyak hal. Misalnya, komitmen untuk anti penyebaran hoaks dan sebagainya.
Maka sejatinya kesadaran yang dibangun itu harus diikuti variabel terakhir yaitu adanya langkah action yang jelas daripada petinggi partai. Hal ini ditekankan Ujang karena terkadang pakta integritas yang dibuat tidak dibarengi dengan langkah nyata atau action.
