Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN) berbuka puasa bersama (bukber) selama bulan Ramadan. Partai NasDem dan PPP justru terbalik, mereka tetap mengadakan bukber.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan partainya akan mengadakan buka bersama, menurutnya aturan tersebut ditegaskan untuk pegawai pemerintah bukan untuk partai politik.
“Kalau PPP kan nggak dilarang, yang dilarang pejabat dan ASN. Kalau bukber kader PPP kan nggak ada larangan, internal PPP,” kata Awiek kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).
Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Ali mengatakan pihaknya tetap menjalankan buka bersama di internal partai pada 25 Maret mendatang.
“Ya tetap, tanggal 25 besok kita bukber di DPP NasDem. Ngundang kader besar-besaran, itu tradisi setiap tahun,” kata Ali dihubungi terpisah.
Ali tak sepakat dengan kebijakan pelarangan buka bersama bagi ASN. Menurutnya, jika yang disorot adalah bentuk kemewahan maka pemerintah mestinya tak mengizinkan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan itu.
“Bulan puasa inikan bulan yang penuh dengan silahturahmi, ibadah, jadi bagian yang tidak terpisahkan. Harusnya pemerintah membatasi untuk tidak bermewah-mewah jadi bukber itu tidak berlebihan ya, tidak di hotel, tidak di luar tempat-tempat yang terkesan hura-hura,” tutur Ali.
“Harusnya kan penggunaan keuangan negara yang kemudian dilarang, jangan buka bersamanya, tradisinya dijauhkan. Kesan masyarakat bisa jadi ‘kok tradisi yang sudah turun menurun sudah turun’,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco mengatakan arahan Jokowi baik agar COVID-19 tak merebak lagi di Indonesia. Larangan di awal puasa menjadi patokan Gerindra mengadakan acara selanjutnya.
“Sejauh ini, karena ini awal bulan puasa (aturan keluar) justru itu, aturan ini dikeluarkan pada awal bulan puasa. Sehingga kita belum sempat juga melakukan rencana atau merencanakan buka puasa bersama,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia berharap tahun depan kegiatan buka bersama dapat diizinkan untuk semua pihak. Alasan pandemi, menurut Dasco, juga baik untuk kesehatan masyarakat.
“Mudah-mudahan di tahun depan masa transisi dari pandemi ke endemi ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan normal,” ujarnya.
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6635478/jokowi-larang-pejabat-bukber-nasdem-dan-ppp-tetap-adakan-di-internal
