Jakarta – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) membela bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang di-bully karena menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi usai dapat keluhan dari warga Jakarta Utara. Menurutnya, wajar saja seorang pejabat publik menyalurkan aspirasi warga yang melapor kepadanya.
“Lah kalau saya nelepon Pak Heru boleh nggak? Ya boleh lah. Pak Ganjar kan pejabat, tokoh publik, menyampaikan aspirasi tuh boleh. Misalkan saya ketemu warga DKI, dia mengalami keluhan, terus saya telepon Pak Heru, kan sama konteksnya,” kata Awiek kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
“Saya sebagai politisi nasional, Pak Ganjar juga. Saya anggota DPR, Pak Ganjar gubernur, sama-sama pejabat publik. Ketika mendengar keluhan warga, ya telepon yang bersangkutan,” imbuh Awiek.
Dia menuturkan, hal yang tak boleh dilakukan adalah jika Ganjar memerintah Heru Budi.
“Yang ndak boleh kalau Pak Ganjar neleponnya Gubernur Jawa Timur. Masalahnya di Jakarta, teleponnya Gubernur Jawa Timur. Itu nggak boleh, bukan urusannya. Tapi kalau beliau neleponnya Pak Heru, terus menyampaikan aspirasi yang berkembang, ya boleh dong,. Nggak ada yang dilanggar. Kecuali Pak Ganjar memerintah Pak Heru” sambungnya.
Awiek mengatakan Ganjar tidak melanggar aturan apapun saat berinisiatif menyampaikan aspirasi ke Heru. Awiek mengaku dirinya pun sering melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menyampaikan keluhan warga ke pemerintah daerah terkait.
“Tapi kalau Pak Ganjar menyampaikan informasi, ‘Pak Gub ini ada keluhan dari warga, tolong kalau bisa ditindaklanjuti seperti apa sesuai mekanisme’, kan boleh. Saya pun sering melakukan itu kalau kunjungan ke sebuah daerah, ada keluhan dari warga, kita telepon kepala daerahnya,” lanjut dia.
Bukan hanya warga, Awiek pun mengatakan pejabat publik juga berhak untuk menyalurkan aspirasi. Terlebih, lanjut Awiek, Indonesia menganut sistem bebas demokrasi.
“Kalau hal seperti itu dilarang kan repot dan tidak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar coba? Wong menyampaikan aspirasi, katanya negara bebas demokrasi, yang menyampaikan aspirasi itu tidak hanya warga tetapi juga pejabat juga berhak menyalurkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek pun mengkhawatirkan keluhan-keluhan warga tak dapat tertampung dengan baik jika penyampaian aspirasi itu dilarang. Dia pun mengkritik netizen yang mem-bully Ganjar.
“Jadi dibuat ini saja demokrasi, kalau dilarang-larang ya repot. Nanti keluhan ke Pak Anies, Pak Anies nggak bisa loh nelepon ke mana. Sama kalau keluhan disampaikan ke Pak Prabowo, terus Pak Prabowo nggak bisa telepon kemana-mana gara-gara takut di-bully. Ya ndak bisa, justru tindakan netizen menurut saya tidak valid,” kata dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.
“Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?” kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).
Untuk diketahui, pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.
Menanggapi keluhan itu, Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.
Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.
Ganjar mengatakan niatnya hanya ingin menyampaikan keluhan warga saja dan dia melakukan hal itu di manapun.
Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-6793775/ppp-bela-ganjar-telepon-heru-budi-yang-nggak-boleh-kalau-merintah?single=1
