Selamat Datang di Website Resmi Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Wakil Ketua Baleg DPR RI Ketua PP GMPI |

Ikuti Media Sosial:

PPP Desak KPU Klarifikasi ke Publik soal Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol

JAKARTA – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta KPU memberikan klarifikasi ke publik terkait dugaan kecurangan verifikasi parpol jelang Pemilu 2024. Ini demi mengedepankan KPU yang bersifat independen, proporsional, bersih, jujur dan adil.

“Semua itu diperlakukan sama. Apakah itu benar rumor yang disampaikan oleh teman-teman yang di media itu, katanya di KPU daerah (mengatakan ada yang curang), ya kami berharap KPU untuk memberikan klarifikasi kepada publik,” kata sosok yang akrab dipanggil Awiek itu.

“Beri klarifikasi kepada publik, apakah benar tuduhan yang disampaikan itu. Kalau tidak benar ya sampaikan saja tidak benar,” imbuh dia.

Awiek mengatakan pihaknya sudah mencoba menanyakan ke KPU soal hal tersebut. Menurutnya, KPU mengatakan tak benar ada kecurangan dalam proses verifikasi parpol di daerah.

Tetapi Awiek menyayangkan bahwa hal itu belum dijelaskan secara cepat dan transparan ke publik.

“Ketika kami ke KPU, kami konfirmasi juga kepada komisioner, itu gimana isu-isu itu. (Katanya) ah Mas enggak bener, kita bekerja secara maksimal. Ya sudah jelaskan saja ke publik, jangan kayak gini diendapkan, kalau kayak gini diendapkan itu nanti akan menjadi isu liar yang terus berkepanjangan,” ungkap dia.

Baca Juga:  PPP Sebut Peluang Pembentukan Poros Baru Bareng PKS dan Demokrat di Pilpres 2024 Semakin Menipis

“Siapa KPU-nya, KPU di mana, kapan kejadiannya, itu tidak diungkap, hanya psy war di media, itu tidak boleh. Enggak ada kronologi itu, hanya disampaikan bahwa ini ada somasi dari KPU Daerah. Saya kira teman-teman itu punya hak membuktikan, KPU juga punya hak untuk melakukan pembelaan,” tambahnya.

Di sisi lain, Awiek meminta jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka segera menggugat ke Bawaslu.

“Misalkan ada pihak yang merasa dirugikan kan sudah ada mekanismenya. Kalau partai politik sendiri yang merasa dirugikan, mekanismenya menempuh gugatan ke Bawaslu. Kalau kemudian ada dugaan pelanggaran etik, itu ada DKPP yang mengurusnya. Tetapi DKPP kan tidak bisa proaktif, DKPP tetap harus menunggu laporan yang masuk, baru diproses,” pungkas dia.

KPU mendapat surat teguran atau somasi dari dua lembaga hukum yang mewakili anggota KPU dari beberapa daerah. Somasi tersebut terkait dugaan intimidasi dan manipulasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Tiga parpol yang diduga datanya dimanipulasi yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Baca Juga:  Soal Peluang Ridwan Kamil Cawapres Ganjar, PPP Bicara Rapimnas Ulang

Dugaan kecurangan KPU juga diungkap oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais. Mantan Ketua MPR ini menduga KPU melakukan manipulasi data hasil verifikasi faktual demi meloloskan partai-partai tersebut.

Amien pun meyakini, KPU bergerak atas perintah ‘kekuatan yang besar’ untuk menyingkirkan Partai Ummat. Partai Ummat tak lolos sebagai parpol peserta pemilu. (Dilansir dari laman kumparan pada 26/12/2022).

Berita Terbaru

Terpopuler

© 2016 - 2023 | achbaidowi.com