(1) Freaking Threshold dalam Konteks DPRD Kabupaten/Kota
Kuatbaca.com – Menanggapi usulan PSI mengenai opsi fraksi threshold setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas parlemen 4%, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menganggap bahwa fraksi threshold bukanlah hal baru. Menurutnya, konsep fraksi threshold sudah berlaku dalam pembentukan fraksi di DPRD kabupaten atau kota.
(2) Prinsip Pembentukan Fraksi Threshold
Dalam prinsipnya, fraksi terbentuk apabila jumlah kursi partai politik sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Misalnya, jika jumlah komisi di DPRD kabupaten atau kota adalah 4, maka partai yang memiliki 4 kursi bisa membentuk fraksi sendiri. Namun, jika jumlah kursi tidak mencukupi, partai tersebut harus bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi.
(3) Implementasi Fraksi Threshold di DPR RI
Awiek menegaskan bahwa prinsip fraksi threshold juga sudah berlaku di DPR RI. Saat ini, DPR RI memiliki total 11 AKD, dan semua partai politik yang masuk parlemen sudah memiliki kursi yang sesuai dengan jumlah AKD. Bahkan, beberapa partai politik memiliki kursi melebihi jumlah AKD yang ada.
(4) Implementasi Fraksi Threshold di DPR RI
Di DPR RI, fraksi minimal harus memiliki jumlah kursi yang sama dengan jumlah AKD yang ada. Misalnya, dengan adanya 11 komisi di DPR, satu fraksi minimal harus memiliki 11 kursi.
(5) Respons PSI terhadap Putusan MK
PSI mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold setelah putusan MK. Grace Natalie dari PSI menegaskan bahwa usulan ini bukanlah respons terhadap putusan MK, melainkan merupakan langkah konsisten yang sudah dilakukan sejak lama oleh PSI. PSI mengapresiasi upaya Perludem untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang, terutama suara partai politik nonparlemen yang signifikan jika digabungkan.
Dengan demikian, pemahaman tentang fraksi threshold sebagai alternatif setelah putusan MK menghapus ambang batas parlemen menjadi semakin jelas, serta respons beragam dari berbagai pihak terhadap perubahan tersebut menjadi tergambar dengan baik.
SUMBER: https://kuatbaca.com/politik/ppp-fraksi-threshold-sudah-berlaku-bukan-hal-baru-17093800236782-1021536
