Jakarta – PPP menyoroti isu reshuffle kabinet menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. PPP mengatakan sampai saat ini belum ada informasi terkait adanya reshuffle.
“Terkait dengan reshuffle PPP taat konstitusi bahwa reshuffle itu merupakan hak prerogratif dari presiden Joko Widodo selaku user, dan tentu PPP mematuhi itu. Sampai sekarang belum ada informasi-informasi mengenai reshuffle,” ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Selasa (3/10/2023).
Awiek menilai berdasarkan kebiasaan, reshuffle di satu tahun terakhir sulit dilakukan. Namun, Awiek menyebut hal ini bisa dilakukan jika adanya menteri yang terkena proses hukum.
“Berdasarkan kebiasaan agak sulit reshuffle itu setahun terakhir, kecuali ada menteri yang terkena proses hukum sehingga oleh Presiden diambil tindakan tegas dengan melakukan reshuffle,” ujar Awiek.
“Tapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden, PPP tidak dalam tekan menekan, menghormati konstitusi yang ada,” sambungnya.
Terkait pertemuan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu, Awiek menilai pertemuan dua tokoh besar ini sebagai hal positif.
“Pertemuan SBY ke Jokowi saya kira positif ya, bahwa pertemuan dua tokoh besar itu mengademkan suasana,” ujar Awiek.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga bicara soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.
“Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut,” kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin (2/10).
Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-6963818/ppp-reshuffle-agak-sulit-kecuali-menteri-kena-kasus-hukum
