Wacana Provinsi Madura Sesuai Semangat Pancasila

SUMENEP, INFOMADURA.COM  | Wacana pembentukan Provinsi Madura terpisah dari Jawa Timur terus diperjuangkan oleh ulama dan tokoh masyarakat. Terbaru, para inisiator Provinsi Madura beraudiensi dengan Komisi II DPR untuk meminta dukungan politik. Namun, demikian rencana pembentukan Provinsi Madura harus juga disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan luas dan tidak hanya menjadi wacana elite saja.

Anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memang diamanatkan oleh konstitusi asalkan memenuhi persyaratan. Menurut dia, usulan Provinsi Madura sejalan dengan Pancasila khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berubunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR ini dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ponpes Anwarul Ma’arif, Ambunten, Sumenep, Minggu (16/4). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi PPP MPR bersama Klepean Center for Humanity dengan dihadiri sekitar 200 orang tokoh masyarakat kawasan Sumenep bagian utara.

“Wacana pembentukan Provinsi Madura terkandung dalam semangat Pancasila yakni sila kedua dan sila kelima,” kata Achmad Baidowi di hadapan tokoh masyarakat.

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan DOB adalah untuk peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus berjalan secara adil dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat Madura. “Jika menjadi provinsi, maka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Madura diharapkan meningkat,” tukasnya.

Untuk itu, anggota Pansus RUU Pemilu ini juga menyarankan agar kelengkapan syarat administratif menuju Provinsi Madura perlu dilengkapi terlebih dahulu. Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa syarat untuk menjadi provinsi harus terdapat lima kabupaten/kota. Selama norma tersebut belum direvisi, maka wacana Provinsi Madura sulit terealisasi, karena itulah, pihaknya mendukung penuh pengajuan uji materi terhadap UU 32/2004 yang diajukan sejumlah pihak. (ZA/INJ)

http://www.infomadura.com/2017/04/wacana-provinsi-madura-sesuai-semangat.html

Anggota DPR: Bulan Puasa Nanti Jangan Dipolitisasi untuk Pilkada

Jakarta – DPR dan KPU sepakat Pilkada Serentak 2018 digelar pada 27 Juni, yang berarti tahapan kampanye masuk pada bulan puasa. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar momen puasa tidak dipolitisasi.

“Bulan Juni masa-masa hari besar umat Islam, nyambung antara bulan puasa dan Lebaran. Kalau kita dipaksakan di bulan Ramadan, pasti ketemunya di akhir Ramadan. Tahu sendiri akhir Ramadan seperti apa suasana masyarakat, sudah berpikir Lebaran. Maka kita ketemu tanggal 27 Juni,” ujar Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Baidowi menekankan kepada Bawaslu untuk benar-benar memperhatikan faktor tersebut. Bulan puasa harus dijaga kesuciannya dari agenda politik.

“Yang kita tekankan ke Bawaslu karena masa-masa ibadah umat Islam, ada puasa, ada syawalan, jangan sampai momen-momen keagamaan masyarakat dipolitisasi dan ada batasan. Misalkan ada buka puasa bersama tiba-tiba disemprit, ada halalbihalal kemudian dikatakan pelanggaran. Itulah harus hati-hati,” sebutnya.

Harus ada aturan tambahan terkait pelaksanaan kampanye yang melewati bulan puasa dan bulan Syawal ini.

“Jangan sampai momen Ramadan terlewati bahkan dilarang-larang karena masa kampanye. Harus diatur jangan sampai Lebaran, halalbihalal, bukber, menjadi agenda kampanye terselubung,” tegasnya.

Selain itu, Baidowi menyorot masa mudik saat pencoblosan. Bawaslu harus mengawasi jangan sampai ada pemudik yang menyalahgunakan hak pilihnya.

“Problemnya, 27 Juni masih banyak yang mudik. Jangan sampai pemudik itu menyalahgunakan hak pilihnya,” tegasnya.
(gbr/dnu)

 

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3483786/anggota-dpr-bulan-puasa-nanti-jangan-dipolitisasi-untuk-pilkada

Partai Islam Santai Hadapi Pilpres 2019

JawaPos.com – Sejumlah partai sudah mempersiapkan diri menghadapi pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Bahkan Partai Gerindra menyuarakan Prabowo Subianto untuk maju dalm kontestasi memilih pemimpin negara itu.

Namun, hal tersebut tidak diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa  partainya masih menunggu rampungnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu. Untuk itu, bicara mengenai Pilpres 2019 menurutnya masih terlalu dini.

“Bicara Pilpres saat ini masih terlalu jauh. Terlebih UU Pemilu saja belum selesai dibahas. Soal figur capres biarlah nanti mengalir saja,” ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (25/4).

Kata dia, saat ini PPP masih fokus untuk menuntaskan koalisi dengan Jokowi. Adapun pengumuman siapa yang bakal diusung dalam Pilpres, mereka akan memperhatikan aturan dalam undang-undang tentang pemilu yang telah disahkan nantinya.

“Kami lihat dulu ketentuan di undang-undang Pilpres. Jadi, tak perlu buru-buru,” tegas pria yang akrab disapa Awiek itu.

Namun yang pasti, dalam menentukan sikap, PPP melihat pada hasil survei. “PPP dalam menentukan sikap salah satunya pakai indikator survei. Sejauh ini di internal belum ada pembicaraan,” jelasnya.

Sikap serupa disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang dikomandoi Muhaimin Iskandar itu mengaku belum membicarakan mengenai Pilpres 2019 dan siapa yang bakal diusung nantinya. “Belum (dibicarakan),” ucap Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan. (dna/JPG)

Sumber: http://www.jawapos.com/read/2017/04/25/125708/partai-islam-santai-hadapi-pilpres-2019

Sidak Komisi II DPR Temukan e-KTP Palsu dari Kamboja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Hal itu berkaitan dengan informasi ditemukannya kiriman e-KTP dari Pnom Pehn, Kamboja, kepada seseorang yang bernama Leo di Jakarta.

“Bukti fisik 38 E-KTP dan 32 NPWP perlu dilakukan penyelidikan mendalam mengenai motif pengiriman tersebut. Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. apakah, e-KTP tersebut palsu?” kata Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi melalui pesan singkat, Kamis (9/2/2017).

Mengingat, kata Baidowi, sebelumnya juga ada pengiriman e-KTP palsu dari Tiongkok dan Perancis.

Oleh karenanya , Baidowi meminta perlu dilakukan kajian mendalam mengingat data kependudukan sangat vital dan strategis.

“Kita harus segera menyikapi persoalan ini untuk kepentingan NKRI. ketentuan mengenai kependudukan sudah diatur dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Politikus PPP itu.

Baidowi mengingatkan kasus kiriman e-KTP ini rawan dikaitkan dengan persoalan politik yang cukup sensitif menjelang pilkada serentak.

E-KTP itu, kata Baidowi, juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang melibatkan warga asing.

Baidowi menuturkan hasil kunjungan lapangan Komisi II DPR ke Bea Cukai ditemukan fakta bahwa pengiriman e-KTP dari Kamboja memang ada.

Ia pun meminta kasus tersebut segera dituntaskan penyelidikannya.

“Kasus ini, semakin menggugah kita semua untuk terus waspada terhadap modus penyalahgunaan e-KTP. hal ini, sekaligus mengingatkan temuan di beberapa tempat banyaknya pemalsuan e-KTP khususnya bagi WNA,” kata Baidowi.

Baidowi Minta FKMSB Bersinergi Dengan Organisasi Lain

Surabaya | Berorganisasi sangat dibutuhkan oleh generasi muda, tentu untuk mengasah kemampuan dalam segala hal. Banyak pemimpin nasional lahir dari sebuah organisasi yang bisa dijadikan contoh.

Anggota DPR RI Ach Baidowi (Awiek) meminta, dalam berorganisasi jangai sampai menjelek jelekkan organisasi lain. Hal itu disampaikan Awiek di UIN Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 4 Februari 2017.

“Ketika terjun dalam organisasi jangan sampai menjelek jelekkan organisasi serupa lainnya. Karena belum tentu lebih baik,” kata alumni mantan ketua FKMSB dua pereode ini.

Organisasi mahasiswa, kata Awiek, harus saling mendukung dalam segala hal. Bahkan, ketika ada agenda bisa mengundang anggota organisasi laiinya. Terlebih, organisasi alumni berbagai pondok pesantren di Indonesia.

“Organisasi santri harus saling bersinergi, harus saling mendukung,” tegasnya.

Sementara wakil bupati Pamekasan Kholil Asyari mengatakan, sejatinya setiap orang harus bisa mengendalikan perbuatan dengan akal sehat.

“Ketika mau bertindak akal harus didahulukan, Insallah tindakan kita lebih baik,” kata ketua pengurus Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar ini.

Anggota DPR Minta Santri Terus Belajar

Anggota DPR Minta Santri Terus BelajarSurabaya: Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ach Baidowi (Awiek) menghadiri Rakornas dan Milad ke XVII Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) di UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta santri terus mengasah kemampuan dalam segala bidang supaya bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Menurut dia, kedepan banyak tantangan yang harus dihadapi.

“Teman-teman santri teruslah belajar, asah kemampuan. Mahasiswa harus mengambil peran lebih jauh dalam kehidupan berbangsa,” hal itu disampaikan Awik di UIN Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 4 Februari 2017.

Awiek yang pernah memimpin FKMSB ini mengaku, santri sudah banyak yang tampil dalam kepemimpinan nasional. Tapi masih banyak peluang yang harus direbut. Menurutnya, butuh kerja keras dan ihlas dalam setiap usaha.

“Peran lebih besar yang harus dimainkan santri masih banyak. Kalau dilegislatif alhamdulilah sudah mendingan,” imbuhnya.

Menjadi anggota DPR tidak pernah terpikirkan oleh Awiek, bahkan pria kelahiran Banyuwangi ini ingin menjadi dosen. Menurut dia, terpenting mahasiwa mempunyai kemauan yang kuat untuk belajar.

“Kita harus menikmati sebuah proses , teman teman harus menyiapkan diri,” tegas alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Pewarta: Slem

Editor: Bakir

Alumni Ponpes Diharapkan di Garda Terdepan Dalam Membela Kepentingan Agama dan Negara

 

TEMU ALUMNI PONPES DARUL ULUM BANYUANAR/RMOLJAKARTA

RMOL. Alumni pondok pesantren (Ponpes) diharapkan tetap berada di garda terdepan dalam membela kepentingan agama dan negara. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) saat mengadiri acara Temu Alumni Ponpes Darul Ulum Banyuanar sekaligus pengukuhan Pengurus Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar (Peradaban) Jabodetabek, yang digelar di Masjid Baiturrahman Komplek DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

“Pesan pengasuh tadi, para alumni untuk selalu istiqomah dalam membimbing keluarganya untuk taat dalam menjalankan perintah agama khususnya rukun Islam. Sholat berjamaah diharapkan tidak luntur dan dilakukan secara istiqomah,” tutur Achmad Baidowi yang juga anggota Pansus RUU Pemilu ini. 

Sebagai sesama alumni, pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan agar seluruh alumi terus menjaga nama baik almamater Ponpes Banyuanyar. Disamping itu, hubungan antar alumni harus tetap terjalin dengan baik. 

Awiek mengatakan, kontribusi para alumni di Jabodetabek sudah bisa dibilang cukup besar bagi almamater. 

“Alumni di Jabodetabek selama ini sudah berkontribusi cukup besar bagi almamter. Diharapkan hubungan baik tetap terjalin,” jelas Awiek.

Diakui Awiek, acara temu alumni Darul Ulum Banyuanyar ini baru pertama kalinya yang digelar di lingkungan DPR/MPR RI.

“Baru kali ini temu alumni DUBA (Darul Ulum Banyuanyar red) digelar di lingkungan DPR/MPR,” ucap legislator asal Madura ini. 

Sesuai dengan arahan pengasuh kata Awiek, para alumni juga harus tetap menjaga hubungan emosional untuk kemjuan almamater Ponpes Banyuanyar.  

“Tali persaudaraan antar alumni juga harus selalu dijaga,” papar Awiek.

Achmad Baidowi mengaku, kehadirannya  dalam acara tersebut lantaran dirinya juga sama-sama alumni Ponpes yang dirintis oleh KH. Isbat bin Ishaq tahun 1788 silam. 

Turut hadir adalam acara tersebut, Pengasuh Ponpes Banyuanyar, KH. Hasbullah bin Muhammad Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Ponpes Banyuanyar, Sholahuddin Al-ayubi serta Ketum DPP Peradaban preode 2017-2022, Kholil Ansori.[has/zul] 

Menteri Agama kunjungi Pesantren Darul Ulum Pamekasan

Pamekasan (ANTARA News) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Sabtu sore mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, guna menghadiri Temu Alumni Akbar lembaga pendidikan Islam itu.

“Saya bersyukur bisa datang ke pesantren ini, karena bagi saya, pesantren adalah penting,” kata Menteri Agama, yang tiba di Pondok Pesantren Darul Ulum Pamekasan sekitar pukul 15.20 WIB bermobil warna hitam berpelat nomor RI 24.

Ia kemudian memaparkan kondisi global saat ini berikut tantangan dan dampaknya terhadap pembentukan pribadi bangsa.

Pendidikan agama, menurut dia, sangat penting untuk menguatkan nilai-nilai agama pada masing-masing pribadi.

“Toleransi antarumat beragama dan umat seagama harus kita pupuk, karena ini merupakan bangunan dasar bangsa ini,” demikian Lukman Hakim Saifuddin.

Ribuan alumni pesantren asuhan KH Syamsul Arifin itu menyambut kehadiran Menteri Agama untuk beramah tamah dan mendengarkan ceramahnya.

Hadir juga dalam temu alumni akbar ini, anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidawi, Kanwil Kemenag Jawa Timur, serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pemkab Pamekasan.

Editor: Priyambodo RH