Selamat Datang di Website Resmi Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Wakil Ketua Baleg DPR RI Ketua PP GMPI |

Ikuti Media Sosial:

IPW Laporkan Ganjar Dugaan Gratifikasi ke KPK, Respons PPP: Orang akan Kaitkan Politisasi

Suara.com – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi langkah Indonesia Police Watch atau IPW yang melaporkan Ganjar Pranowo bersama mantan Direktur Bank Jawa Tengah berinisial S atas kasus dugaan korupsi ke KPK.

Menurut Baidowi pelaporan tersebut tentu bisa memunculkan tanda tanya di publik.

“Itu apa ya, orang akan bertanya-tanya, ada apa? Kan begitu. Meskipun hak melaporkan itu hak setiap orang dan proses hukum itu, proses hukum terhadap setiap orang itu silakan saja,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Bukan cuma menimbulkan pertanyaan, melainkan juga akam ada anggapan pelaporan terhadap Ganjar itu bermuatan politis. Pasalnya laporan dilakukan pasca Pemilu 2024, bahkan saat penghitungan suara masih berlangsung.

“Tetapi karena momentumnya deket-deket dengan Pemilu, itu kan orang akan mengait-ngaitkan bahwa ini seolah-olah politisisasi. Tapi sekali lagi saya yakin KPK akan profesional, dan proporsional terhadap hal-hal yang dilaporkan ke mereka,” ujar Baidowi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara usai dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan gratifikasi. Apa kata Ganjar?

Baca Juga:  Pengasuh Ponpes Sebut Achmad Baidowi Layak Pimpin Pamekasan: Saya Tahu Betul Kesehariannya TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Dukungan terhadap Achmad Baidowi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP), yang kini akan maju sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Pamekasan, periode 2024 – 2029, terus mengalir. Kali ini, dari salah satu pondok pesantren (Ponpes) besar di wilayah Pantura, Pamekasan. Yakni, Ponpes Riyadlatul Mubtadiin Karang Jati, Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Pamekasan, asuhan Kiai Achmad Tijani. Menurutnya, Achmad Baidowi, cocok dan layak menjadi pemimpin di Pamekasan. Achmad Tijani beralasan, sejak Achmad Baidowi, yang akrab dipanggil Awiek itu mondok di Ponpes Darul Ulum, Banyuanyar, Palengaan, Pamekasan, hingga sekarang menjadi politisi nasional, dikenal mudah bergaul dengan siapapun. Humoris, cerdas, aktif di berbagai organisasi ekstra di sekolah maupun di ponpes. “Saya tahu betul, bagaimana sosok Awiek. Selain satu bangku di masa sekolah, aktivitas kesehariannya pun sama. Mengaji hingga masak dan makan bersama. Maka Tak heran, jika semua santri kenal dengan Sitok,”panggilan Awiek di kala mondok di Ponpes Darul Ulum,” ujar Achmad Tijani. Dikisahkan, dari beberapa kisah tentang sosok Awiek, terdapat satu yang ia ingat. Kala itu, Awiek selama hampir satu bulan, sehari-harinya kalan makan ngampong (numpang makan), karena tidak memiliki uang. Jangankan buat jajan, buat makan saja tidak ada. "Dulu badannya kurus. Kiriman uang dari orang tua beliau, sering terlambat. Alhamdulillah, beliau sekarang sukses, saya ikut senang," ungkap Kiai Tijani. Selain itu, Awiek, perilakunya berbeda dengan santri lain. Tidak hanya hanya cerdas, aktif bertanya dalam kelas. Gila bola dan santun serta beradab. Sehingga, sampai saat ini, bila guru dan pesantren membutuhkan, maka aktivitas lain ditinggalkan. Ini merupakan salah satu keistimewaan Awiek. Maka, Kiai Tijani tidak heran, jika Awiek menjadi pejabat negara sekaligus politisi bersuara lantang, memperjuangkan hak warga dan pesantren di Madura. Karenanya, ia senang mendengar Awiek akan maju sebagai Bacabup Pamekasan. "Saya sangat setuju, jika beliau turut mencalonkan diri sebagai calon bupati. Melihat perjalanan karier politik dan latar belakang pendidikannya, beliau memang layak menjadi bupati,” ungkap Kiai Tijani. Ditambahkan, Awiek kuliah hingga meraih gelar doktor dan rekam jejaknya sebagai wartawan, sekarang DPR RI. Dan yang istimewa bagi masyarakat, Awiek seorang santri. Sehingga ia yakin dan percaya, Pamekasan butuh pemimpin seperti dirinya. Memiliki se gudang pengalaman. Mengerti keluh kesah masyarakat, termasuk yang dibutuhkan. Benar-benar layak dan menjadi kategori pemimpin ideal untuk Pamekasan ke depan,” pungkas Kiai Tijani. SUMBER: https://madura.tribunnews.com/2024/06/10/pengasuh-ponpes-sebut-achmad-baidowi-layak-pimpin-pamekasan-saya-tahu-betul-kesehariannya

Ganjar yang merupakan politikus PDIP ini dengan tegas membantah dan mengaku tidak pernah menerima gratifikasi seperti tuduhan yang dilayangkan IPW.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia (IPW) tuduhkan,” ucap Ganjar saat dikonfirmasi, Selasa (5/3).

Laporkan Ganjar

Sebelumnya IPW melaporkan Ganjar bersama eks Direktur Bank Jawa Tengah berinisial S, atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan nilai kasus dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah itu mencapai Rp100 miliar.

“(Yang dilaporkan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP (Ganjar Pranowo),” kata Sugeng Teguh Santoso dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/3).

Menurutnya, dugaan gratifikasi berasal dari perusahaan asuransi yang berkaitan dengan Bank Jateng.

“Dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback,” ujarnya.

Jumlah cashback itu, dikatakan Sugeng, berkisar 16 persen dari nilai premi. Jumlah itu selanjutnya dialokasikan ke tiga pihak.

Baca Juga:  PPP Usul RUU Pemilu Antisipasi Capres Tunggal

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. (Sebanyak) 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng, yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP (Ganjar Pranowo),” kata dia.

Disebutnya dugaan penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung sejak 2014 sampai dengan 2023.

“Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari Rp100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,” kata Sugeng.

Laporan itu disampaikan IPW ke pusat pengaduaan masyarakat Gedung Merah Putih KPK.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW.

Sumber: https://www.suara.com/news/2024/03/06/141410/ipw-laporkan-ganjar-dugaan-gratifikasi-ke-kpk-respons-ppp-orang-akan-kaitkan-politisasi

Berita Terbaru

Terpopuler

© 2016 - 2023 | achbaidowi.com