Jakarta – PPP merespons PKS soal pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengungkit pihak sudah memiliki kontrak politik saat memimpin DKI Jakarta namun tak diteruskan ditujukan ke Presiden Jokowi. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut kontrak politik Anies di Jakarta pun ada yang tak tuntas.
“Memang kontrak politiknya Anies dituntaskan? Ada juga yang belum kan,” kata Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).
Awiek menyinggung soal program rumah DP 0 persen saat Anies menjadi Gubernur DKI. Ia menilai program itu belum dituntaskan oleh Anies di Jakarta.
Dia meminta Anies tidak melempar isu yang tidak jelas. Sebab, kata dia, Jokowi tidak bisa dianggap tak meneruskan kontrak politik sebagai Gubernur DKI karena terpilih menjadi Presiden RI yang tugasnya lebih besar.
“Ya sebaiknya tidak melempar isu-isu yang nggak jelas. Kalau kemudian Jokowi dari Gubernur jadi Presiden kan tidak bisa dianggap tidak meneruskan, karena kan ada penugasan yang lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi.
“Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi,” kata Mardani kepada wartawan.
Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.
“Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam,” tutur Mardani.
Pernyataan Anies
Seperti diketahui, Anies berkunjung ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai di Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa. Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
“Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies,” kata Siti Zuhro di Atamimi Place, Karangwidoro, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (18/11).
Anies kemudian mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.
“Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang,” tutur Anies.
Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
“Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta,” imbuhnya.
