Jakarta – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sosok capres yang salah membaca data BPS terkait pembangunan jalan. Awiek mengkritik sosok capres yang juga menyuarakan ketidaksetujuannya atas subsidi mobil listrik.
Hal itu disampaikan Awiek dalam rilis survei Algoritma Research and Consulting di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). Mulanya, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menyampaikan temuan terkait persepsi dan sikap terhadap nilai ideal pemilih partai politik.
Aditya mengatakan sebagian besar pemilih dari semua partai politik tidak masalah dengan kebijakan subsidi pemerintah. Namun, tingkat ketidaksetujuan paling tinggi berasal dari PKS.
“Nah ini adalah dimensi ekonomi, ketika kita bicara soal pertanyaan pertanyaan ekonomi misalnya contoh pemerintah misalnya memberikan subsidi listrik atau BBM kepada rakyat. Ini kebijakan subsidi. Ini pemilih dari semua partai politik cenderung setuju subsidi perlu diberikan. Ini nggak ada soal nih, bahkan tingkat kesetujuan paling tinggi itu dari PPP dan paling rendah itu PKS,” kata Aditya.
“Jadi pendukung PKS bilang nggak begitu setuju dengan subsidi. Tapi rata-rata cenderung subsidi dalam pemerintahan,” sambungnya.
Ketua DPP PPP Awiek lalu menanggapi hal itu. Awiek mengaku sepakat capres dan cawapres harus perang gagasan dan ide. Namun, kata Awiek, gagasan itu harus dihasilkan dari data yang valid.
“Terakhir, saya juga sepakat tadi bahwa calon presiden calon wakil presiden harus menawarkan gagasan-gagasan, harus perang gagasan, perang ide. Tetapi sekali lagi mohon maaf, dalam menyampaikan gagasan dan ide harus jeli membaca data. Jangan sampai publik disajikan data yang tidak valid atau salah baca sehingga menyebabkan kontroversi di lapangan,” ujarnya.
Awiek pun mencontohkan dengan menyebut adanya sosok capres yang mengkritik pembangunan jalan tol di zaman SBY. Dia mengatakan capres itu ternyata salah baca data BPS.
“Saya ambil contoh, ketika ada salah satu, tadi sudah disebutkan oleh beliau nih, tapi beliau nyebutnya jalan tol, sebenernya bukan jalan tol, penambahan jalan di Indonesia sekian, seolah-olah itu penambahan jalan baru, padahal bukan. Yang lucu lagi dinarasikan bahwa di zaman SBY ada penambahan jalan baru sekian, ya namanya politik itu kan sah-sah saja kan, tapi kan itu tidak mencerdaskan. Ternyata setelah dicek data BPS, data di Kementerian PUPR ternyata penambahan jalan itu karena kenaikan status jalan,” jelas dia.
“Contoh di dapil saya di Madura, sepanjang jalan di Pantura Madura dulu saya masih kecil sampai kuliah itu statusnya jalan provinsi, tetapi sekitar tahun 2012-an, 145 kilometer jalan provinsi naik menjadi jalan nasional. Nah itulah yang kemudian menjadi tambahan penambahan jalan nasional di zaman SBY, tapi bukan penambahan jalan baru. Itulah tanggapan dari kami, setidaknya kita boleh memberikan gagasan tapi berbasis data yang riil,” sambungnya.
Sebelum mengakhiri tanggapannya, Awiek kembali menyinggung capres yang juga menyindir subsidi pemerintah terhadap mobil listrik. Dia menyebut masyarakat akan melihat konsistensi sosok yang dimaksudnya dalam membuat kebijakan ketika menjabat dibanding ketika dirinya tak menjabat.
“Tadi juga sempat disinggung luar biasa penolakan subsidi terhadap subsidi mobil listrik, namun masalahnya kawan saya ini ketika jadi gubernur memberikan insentif terhadap mobil listrik gitu. Jadi kan orang akan melihat keistiqomahan kekonsistensi dalam membuat kebijakan, bagaimana saat menjabat, bagaimana saat tidak menjabat,” katanya.
Sumber: https://news.detik.com/pemilu/d-6793348/rilis-survei-algoritma-elite-ppp-sindir-capres-salah-data
