SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bisa terlaksana tepat sasaran apabila tidak terjadi penyimpangan. Untuk mencegah penyaluran BBM di Pamekasan sesuai peruntukannya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan DPR RI melakukan sosialisasi kebijakan energi.
Sosialisasi yang diadakan di Hotel Azana, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (15/6/2024) lalu itu, mendatangkan narasumber Achmad Baidowi selaku anggota DPR RI, dan Komite BPH Migas dan perwakilan dari Patra Niaga, Wahyu Anas.
“Sosialisasi yang kami lakukan ini sebagai bentuk sinergitas antara kami dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM di Pamekasan berjalan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Achmad Baidowi kepada SURYA usai acara.
Menurut Awiek, panggilan Achmad Baidowi, untuk BBM non subsidi hendaknya penyalurannya juga sesuai peruntukannya. Yakni BBM industri disalurkan ke industri. Sedangkan BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar sesuai kriteria, seperti masyarakat tidak mampu yang membutuhkan.
Sehingga tegas bakal calon Bupati Pamekasan 2024 ini, jangan sampai pelaku usaha berskala besar memanfaatkan kuota BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri.
Seperti yang terjadi di beberapa daerah yang menjadi temuan hukum. Modus operandinya, memanipulasi penyaluran BBM mana mereka membeli BBM bersubsidi untuk kegiatan industri. Padahal hal itu dilarang dalam UU.
“Berdasarkan data dan analis BPH Migas, sampai Mei 2024 ini di Pamekasan belum ditemukan penyimpangan pendistribusian BBM yang melanggar hukum, menyangkut pendistribusian gas kepada masyarakat,” papar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Diungkapkan, untuk penyaluran BBM jenis tertentu maupun BBM penugasan khusus di Pamekasan, sampai Mei 2024 ini sudah melampaui angka 35 persen dari kuota yang tersedia.
Awiek berharap nanti bisa terserap 100 persen dan tidak terjadi penyalahgunaan. Sehingga masyarakat paham dan mengerti, kenapa sampai terjadi terjadi kelangkaan BBM dan apa sumber masalahnya.
Disinggung mengenai keluhan masyarakat atas kelangkaan elpii 3 KG, yang harganya naik, Awiek menyatakan karena di Pamekasan belum ada jaringan pipa gas di perkotaan.
Untuk mencari solusi, ia akan menjajaki dengan BPH Migas. Karena sesuatu yang bisa dilakukan di akses perkotaan menyangkut saluran pipa gas, tetapi di Pamekasan justru tidak bisa.
“Bila ini dilakukan, setidaknya bisa mengurangi ketergantungan distribusi terhadap tabung elpiji 3 KG. Di beberapa kota besar, saluran pipa gas sudah dilakukan dan terjadi penghematan luar biasa,” pungkas Awiek.
Acara yang dihadiri ratusan dari kalangan sopir, nelayan, pelaku usaha dan warga itu, adalah bukti adanya kedekatan BPH Migas dengan masyarakat. Dan BPH Migas memberikan sejumlah voucher belanja kepada undangan tanpa diundi.
Voucher ini diberikan dengan menjawab beberapa pertanyaan menyangkut BBM di Pamekasan dan diberikan pula kepada undangan yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi acara berlangsung. *****